ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI CINGKARIANG DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Secara tradisional masyarakat Minang hidup berkelompok dalam suatu ikatan
genealogis dan teritorial yang otonom dengan pemerintahan kolektif berdasarkan
hukum adat dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut Nagari. Pemerintah
nagari yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam
Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari dipimpin oleh wali nagari yang merupakan
salah seorang anggota KAN yang dituakan dan dianggap pantas oleh KAN.
Keberadaan
pemerintahan
nagari
di
Sumatera
Barat
dihapuskan
sejak
diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan
terendah yaitu desa, kebijakan ini membuat nagari terpecah ke dalam bentuk desa.
Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem
pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera
Barat kepada sistem pemerintahan nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana sistem pemerintahan nagari di Nagari Cingkariang Kecamatan
Banuhampu Kabupaten Agam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
menggunakan tekhnik random sampling. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini
adalah yang Wali nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BAMUS Nagari),
Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Cingkariang
Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumateraa Barat. Sasaran dalam
penelitian ini berjumlah 7 orang informan yaitu Wali Nagari , Sekretaris Nagari,
ketua BAMUS Nagari, anggota BAMUS Nagari, ketua Kerapatan Adat Nagari,
anggota Kerapatan Adat Nagari. Responden dari penelitian ini berjumlah 6 orang
yaitu 2 orang Pemuka Masyarakat/Adat dan 4 orang masyarakat Nagari Cingkariang.
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemerintahan nagari cukup berjalan dengan
baik, hanya saja kerja sama antara wali nagari dengan lembaga-lembaga nagari
belum berjalan maksimal. Fungsi dan peran lembaga-lembaga nagari seperti Badan
Perwakilan Rakyat Nagari (BAMUS Nagari) dan Kerapatan Adat Nagari belum
berjalan sebagaimana mestinya dalam sebuah Sistem Pemerintahan Nagari.