KEBIJAKAN BUPATI SELUMA TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SELUMA BARAT DAN KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA

Kebijakan selama ini seringkali disalahgunakan oleh pemimpin khususnya kepala daerah ini
dikarnakan dengan adanya otonomi daerah, pengertianya kebijakan adalah aturan tertulis yang
merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan
tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi pokok
permasalahan dari penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Kebijakan Bupati Seluma tentang Izin
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Konflik Agraria di Kecamatan Seluma Barat dan
Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma” penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan
kebijakan Bupati tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit dan mengetahui konflik agraria
yang terjadi antara masyarakat dan PT Sandabi Indah Lestari sehingga apa kaitan kebijakan dan
konflik yang terjadi di Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten
Seluma. Peranan kebijakan dalam menimbulkan konflik ditengah masyarakat Kecamatan Seluma
Barat dan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma sangatlah besar berpengaruh, ini terjadi
akibat oleh perkembangan ekonomi kapitalis (kelompok pemiliki modal) yang mengakibatkan
masyarakat terlempar dari tanah mereka sendiri, karena dalam hal ini pemerintah dapat menjadi
perpanjangan tangah dari kelompok pemilik modal itu sendiri sehingga posisi masyarakat sering
tidak diakui secara hukum. Apa bila melihat yang konflik agraria antara masyarakat dangan PT
Sandabi Indah Lestari adalah tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Seluma karena dengan
keluarnya kebijakan tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit, mempengaruhi konflik yang
terjadi, tetapi menurut penelitian ini kebijakan dan konflik agraria di wilayah Kecamatan Seluma
Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi memang memiliki kaitan namun bukan faktor utama dalam
timbulnya konflik melaikan hanya menaikan konstalasi konflik yang telah terjadi. Dalam
penelitian ini yang menjadi sampel adalah Asisten Bupati Kabupaten Seluma, Kepala Bidang
Perkebunan Kabupaten Seluma, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Seluma, Direktur PT
Sandabi Indah Lestari, 6 orang (pemilik lahan di lokasi perkebunan ). Teknik pengumpulan data
yaitu dengan cara mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang dihimpun
dalam penelitian ini adalah data tentang kebijakan Bupati Seluma tentang izin usaha perkebunan
kelapa sawit dan konflik agraria di Kecamatan Seluma Barat dan Kecamatan Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma dan kemudian untuk di analisis dengan mengunkan tenik analisis diskripsi
kualitatif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bupati seluma
menimbulkan konflik agraria karena dengan mendapatkan izin tersebut pihak perkebunan PT
Sandabi Indah Lestari melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengelolah lahan di
wilayah HGU eks. PT Way Sebayur sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat.