ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA NO 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala
Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di
bidang legislatif. Pada perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan
dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan,
termasuk juga di DPRD Kabupaten Pasaman barat. DPRD Kabupaten Pasaman Barat
masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah
dalam hal pembuatan peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah tentang
pemerintahan nagari ini merupakan inisiatif Pemkab Pasaman barat. Padahal dalam
pembuatan peraturan daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena
DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat
undang-undang atau peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan perda
nomor 08 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman Barat
Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Penentuan sasaran penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
(sampel bertujuan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara,
observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dari
DPRD, 7 orang dari eksekutif, 1 orang camat, 1 orang wali nagari, dan 1 orang tokoh
masyarakat. Dari hasil analisi data menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan
peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ini, mulai dari tahap perencanaan
sampai penetapan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik, karena penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang pemerintahan nagari ini yang merancang adalah
dari pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan
tersebut tidak didasarkan pada prolegda. Untuk mekanisme penyusunan rancangan
peraturan daerah ini sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang
ada. Namun mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah ini tidak sesuai
dengan peraturan tata tertib DPRD kabupaten Pasaman Barat.