PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pada masa sentralisasi/pemerintahan terpusat, penyusunan program
pembangunan daerah menggunakan mekanisme Top Down, yaitu proses perencanaan
dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah
pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Berawal dari LKMD
tersebut maka sesuai dengan kesepakatan temu LKMD tingkat nasional di Bandung
pada tanggal 18 – 21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan
fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
desa dan kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah
yang di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai
mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan. program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha
jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu
sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat
dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan
khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi
atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar
dan terencana yang ada di Kelurahan. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan
menggunakan tekhnik random sampling. Aspek penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, Penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara pertisipatif, Pendukung media
komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat
penelitian ini sendiri dilakukan di kelurahan kelurahan panorama kecamatan singaran
pati kota bengkulu, informan yang digunakan dalam penelitian kali ini sebannyak dua
orang yaitu Kasi Pemerintahan Kelurahan Panorama itu sendiri dan Lurah Kelurahan
Panorama. pelaksanaan kegiatan Lembaga pemberdayaan masyarkat kelurahn
(LPMK) diawali dari musyawarah masyarkat tingkt RT/RW yang dipelopori oleh
pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya
hasil musyawarah yang telah dilakukan di tingkat RT/RW maka akan di bawa ke
musyawarah pembangunan tingkat keluruhan, dimana disini akan di bahas mengenai
pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang dilakukan di
kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada di RT/RW yang ada di kelurahan akan
dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang
akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat
menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok
tertentu