EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kota
Bengkulu ( Study kasus di Pasar Subuh Bengkulu ) Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat diterapkan
untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dan mengetahui cara yang relevan
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
kualitatif yang bersifat deskriptif. Sasaran penelitian adalah 10 orang informan yang
ditentukan dengan cara Snowball sampling dengan aspek penelitian diantaranya
pertama Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar.
KeduaSumber Daya dan Sumber Dana Yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan
Pungutan Retribusi Pasar Subuh. Ketiga Karakteristik organisasi pelaksana
Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Subuh, Keempat.Komunikasi antar organisasi
terkait dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Subuh. Kelima, Sikap para
Pelaksana dalam mengatasi kendala yang ada dalam pemungutan retribusi dan
KeenamDorongan dari Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik terhadap keberadaan
pasar subuh. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian diatas maka didapati bahwa
berdasarkan enam aspek evaluasi Pelaksanaan diantaranya Standar dan Sasaran
Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar. Sumber Daya dan Sumber
Dana Yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Subuh.
Karakteristik organisasi pelaksana Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Subuh,
Komunikasi antar organisasi terkait dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar
Subuh. Sikap para Pelaksana dalam mengatasi kendala yang ada dalam pemungutan
retribusi dan Dorongan dari Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik terhadap
keberadaan pasar subuh, telah melakukan pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan
yang sudah ditetapkan yakni Peraturan Walikota hal ini dikarenakan pada
pelaksanaannya waktu yang digunakan melewati batas ketentuan dari yang sudah
ditentukan di perwal. Selain itu tidak terdapatnya sanksi yang dikenakan kepada
pedagang juga menjadi kelemahan bagi Peraturan Walikota, sehingga perwal ini tidak
bisa menertibkan pedagang yang melanggar ketentuan.