PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR DI DESA SUKASARI KECAMATAN LEBONG SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Indonesia merupakan Negara dengan potensi bencana yang tinggi. Kondisi tersebut
dikarenakan geologi dan geografis Indonesia yang merupakan patahan dari lempeng Eurasia,
Australia dan Lempeng Dasar Samudera Pasifik. Salah satu wilayah di Indonesia yang sering
terjadi bencana alam adalah Kabupaten Lebong. Potensi tinggi bencana alam khususnya
tanah longsor di Kabupaten Lebong mencapai 76 % dari total wilayah Kabupaten Lebong.
Desa yang memiliki potensi paling tinggi longsor di Kabupaten Lebong adalah Desa Sukasari
Kecamatan Lebong Selatan, sehingga sejak tahun 2015 sampai 2019 telah tercatat 22 kali
kejadian tanah longsor, 22 KK yang mengungsi dan 21 rumah yang hancur, karena
banyaknya masyarakat Desa Sukasari yang mendirikan pemukiman di lereng bukit.
Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan
Penanggulangan Bencana Longsor Di Desa Sukasari Kecamatan Lebong Selatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Bencana . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
yuridis empiris yang menitikberatkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan
fakta fakta dan data yang dibutuhkan, dengan dikaitkan pada bahan-bahan hukum maupun
non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengaturan mengenai
penanggulangan bencana meliputi aktifitas kebijakan yang belum dirumuskan dan
ditetapkannya oleh Perda Penanggulangan Bencana, bahwa fasilitas yang dibutuhkan BPBD
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana longsor belum diatur oleh Perda
Penanggulangan Bencana, sehingga belum terjaminnya secara utuh tujuan daripada
penanggulangan bencana. Bahwa langkah BPBD melalui kegiatan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan belum dapat terlaksana semaksimal mungkin, karena kurangnya peran dari
masyarakat. Kedua, pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana oleh lembaga hanya
difokuskan pada saat tanggap darurat, sehingga belum memberikan kepastian hukum. Maka
diperlukannya pengaturan kegiatan lebih lanjut pada penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Bahwa tindakan yang dilakukan memiliki hambatan dengan keterbatasan
pendanaan dalam penyelenggaraannya meliputi Pasal 79 ayat 2 menyebabkan kurangnya
kemanfaatan hukum bagi masyarakat, lalu upaya relokasi permukiman yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 Perda Penanggulangan Bencana ditolak masyarakat
sehingga belum dapat terlaksana, karena minimnya sarana dan prasarana, belum tersedianya
lahan yang aman untuk pemukiman bagi kawasan rawan bencana.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Kabupaten Lebong, Penanggulangan Bencana.