TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha
atau kegiatan. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun permasalahan dalam penelitian
ini yaitu bagaimana persyaratan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pusat Kesehatan Masyarakat dan apa akibat hukum dari pelayanan kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma yang belum memiliki Surat Izin
Operasional (SIO). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum
normatif, dengan prosedur pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Hasil
penelitian yang diperoleh yaitu persyaratan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas. Selain itu akibat hukum dari pelayanan kesehatan
di Puskesmas Kabupaten Seluma yang belum memiliki Surat Izin Operasional (SIO).
KataKunci : Perizinan, Persyaratan, Puskesmas.