ANALISIS KINERJA PARTAI POLITIK DALAM MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAHAN DAERAH

Latar belakang ketertarikan penelitian ini adalah adanya angin segar bagi partai
politik untuk mengambil peran sentarl dalam kancah politik lokal setelah
diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang
mengamanahkan proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Idealnya
kewenangan ini memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengambil
peran positif sebagi salah pelaku demokrasi guna menghasilkan sistem pemerintahan
yang lebih dekat dengan masyarakat pemilihnya. Namun realisasi politik di lapangan
menunjukan belum adanya korelasi positif antara pelaksanaan pilkada langsung
dengan perbaikan sistem pemerintahan. Sehingga hal ini berimbas pada tersendatnya
upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Partai politik berdasarkan hasil penelitian
ini menunjukkan gejala pragmatisme yang semakin tinggi kalau tidak bisa dibilang
parah. Partai politik bukan hanya gagal mewarnai sistem demokrasi menjadi lebih
baik. Akan tetapi justru menggiring pada kecenderungan political decay, yakni
pembusukan politik. Tidak hanya gagal membangun kinerja yang baik tetapi juga
tidak mampu mengontrol kadernya yang berada di lembaga eksekutif maupun
legislatif. Partai politik yang diteliti dalam penelitian ini adalah Partai Amanat
Nasional Kota Bengkulu dan DPC Partai Demokrat kota bengkulu. Berdasarkan hasil
penelitian PAN dan Demokrat gagal membangun kaki politik yang kuat. Budaya
yang terbangun adalah budaya politik transaksional. Partai tidak mampu menjalankan
fungsinya seperti sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen, pemadu
kepentingan, pengendalian konflik dan pengawasan politik. Penelitian ini bersifat
kualitatif deskriptif. Metode sampling dengan menggunakan metode snowball
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam,
observasi langsung dan dokumentasi. Selain itu dari hasil penelitian ini adanya
persepsi politik yang salah terhadap pembinaan kader partai politik. Banyak dari
informan yang ditemui ternyat tidak begitu memahami hakikat kenapa orang harus
memilih berpartai politik. Ini menunjukkan ketidaksiapan kader partai untuk
menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Dan jika ini dibiarkan berlarut-larut
akan mengakibatkan partai politik semakin kehilangan legitimasinya di depan rakyat.