KEDUDUKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI TIM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG�UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun. Dalam kampanye
pemilihan presiden seluruh Partai Politik mengikutsertakan kader partai untuk
mengkampanyekan calon presiden yang didukung melalui media massa, media
cetak, televisi, bahkan media sosial untuk membuat masyarakat memilih calon
presiden yang mereka dukung. Kepala daerah yang juga merupakan kader partai
politik ikut serta kampanye mendukung menjadi tim sukses bertujuan
mempengaruhi pilihan masyarakat daerah yang dipimpinnya, seperti Gubernur
Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) yang
beberapa kesempatan menyampaikan dukungan mendukung pasangan calon
presiden nomor urut 01 (Joko Widodo-Ma’aruf Amin). Padahal tugas kepala
daerah adalah memajukan suatu daerah dan mensejahterakan masyarakat. Muncul
pro dan kontra dalam masyarakat terhadap sikap kepala daerah yang ikut serta
dalam kampanye pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian
kedudukan kepala daerah sebagai tim kampanye pemilihan presiden dan wakil
presiden ditinjau dengan pendekatan normatif dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang pemilu ini berusaha melihat bahwa dibolehkan atau tidak
secara peraturan perundang-undangan dan prinsip demokrasi kepala daerah ikut
sebagai tim kampanye. Identifikasi masalah melihat kedudukan kepala daerah
sebagai tim kampanye dari tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan
daerah serta menurut prinsip demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil
penelitian secara normatif dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 meyatakan bahwa kepala daerah boleh ikut serta sebagai
tim kampanye presiden dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang�undangan ini. Pandangan melalui aturan pemilu serta prinsip demokrasi, penulis
menemukan bahwa kedudukan kepala daerah sebagai tim kampanye pemilihan
presiden dan wakil presiden merupakan hal yang diperbolehkan menurut Undang�Undang.
Kata Kunci : Kampanye Presiden Partai Politik dan Kepala Daerah