TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang�Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi
kontroversial karena dinilai mengandung berbagai problematika. Penelitian ini
bertujuan untuk meninjau berbagai problematika tersebut secara yuridis dan
menemukan penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi hingga 15 tahun menurut Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinilai bertentangan dengan prinsip supremasi
konstitusi dan pembatasan kekuasaan. Penghapusan periodisasi masa jabatan
hakim konstitusi dinilai belum layak karena sistem rekrutmen dan seleksi hakim
konstitusi belum memadai. Selain itu, pemberlakuan surut masa jabatan hakim
konstitusi dinilai mengandung potensi konflik kepentingan dan sebagai alat
kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang yang dapat mengganggu
independensi hakim konstitusi. Untuk mengatasi problematika tersebut perlu
dibentuk desain konstitusional pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang
tidak mencapai 15 tahun dan tidak mengganggu independensi dan imparsialitas
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Masa Jabatan, Hakim Konstitusi.