PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BENGKULU MENGENAI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan Perkawinan menurut
Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah pendapat hakim Pengadilan
Agama Kelas IA Bengkulu mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua
dari perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan (2) Untuk
mengetahui apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu mengetahui
Hak-hak terhadap anak dari perkawinan dibawah tangan.
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
bersifat empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, metode pengumpulan data adalah
melalui wawancara, dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian adalah : (1)Pendapat
hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu mengenai hubungan keperdataan antara anak
dengan orang tua dari perkawinan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena perkawinan di bawah tangan
tidak sah secara hukum positif. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang�Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap tiap perkawinan harus dicatatkan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas I
A Bengkulu mengenai Hak- hak anak dari perkawinan di bawah tangan, bahwa perkawinan
di bawah tangan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang- undangan yang berlaku maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun
dari ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 terhadap
persoalan anak dari perkawinan di bawah tangan, maka anak hasil perkawinan di bawah
tangan mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah bioligisnya, antara lain biaya hidup, akta
lahir, perwalian, hingga warisan. Karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.
Kata kunci : Perkawinan, Tanggung Jawab, Nafkah, Anak.