PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA MALAKONI BENGKULU UTARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pelaksanaan Otonomi Desa merupakan perpanjangan tangan negara untuk
menjangkau seluruh masyarakatnya, memastikan pendistribusian kesejahteraan
dan keadilan sampai kepada setiap individu yang ada terlebih kita berada di dalam
negara Demokrasi, namun perlu kita ketahui bersama bahwa desa selalu berada
pada kondisi yang selalu tertinggal dan pembangunan yang cenderung lambat
padahal telah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya
sendiri. dalam dunia demokrasi semua itu harus diolah agar dapat tercapai tujuan
bersama. Dengan berpegang kepada nilai-nilai demokrasi hingga ke perdesaan
maka melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Sehingga timbulah Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana
penerapan fungsi legislasi BPD dalam mewujudkan Demokrasi Desa dan kendala
yang dihadapinya. Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Empiris melalui
pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelnya adalah masyarakat desa Malakoni
Enggano dan BPD dengan tehnik nonprobabling sampling atau nonrandom
sampling dengan bentuk purpose samplin. Sumber data berasal dari hasil
wawancara, pengamatan, buku, jurnal dan dokumen lainya.
Kata kunci: BPD dan Demokrasi Desa