TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEKS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dewasa ini tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai sebuah bentuk
kejahatan yang luar biasa. Salah satunya yang sedang menjadi perbincangan
hangat adalah tindak pidana korupsi dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan
seksual. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gratifikasi dalam
bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi Serta
Untuk mengetahui dan menganalisis sebab layanan seksual dapat dikualifikasikan
dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dari segi sifatnya merupakan
penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Dengan
menggunakan Pendekatan konseptual, Pendekatan perbandingan hukum,
Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji
norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in book) yang
diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum
melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan
referensi lainnya Pemberian layanan berupa kenikmatan seks kepada pegawai
negeri atau penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi dengan memperluas makna dari kata “fasilitas lainya” dalam Undang�Undang tipikor, dan dengan melihat hukum secara progresif, serta menganalisa
maksud dari terbentuknya pasal tentang gratifikasi. Simpulannya adalah a).
Pengaturan gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur
dalam Pasal 12B masih terdapat kekaburan terhadap kata fasilitas lainnya, namun
banyaknya isu terkait kasus yang didalamnya terdapat pemberian layanan seksual,
sehingga dalam mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur
digunakan penafsiran gramatikal, ekstensif, dan penafsiran perbandingan
hukum.b). Penegak hukum di Indonesia dapat melakukan penafsiran komparatif
dengan membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum yang
diterapkan di Negara Malaysia, India, dan Singapura yang telah berhasil menjerat
pelaku gratifikasi seksual.
Kata Kunci : Gratifikasi, Layanan Seks, Hukum Positif.