PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT PENYANG DENGAN PT. HMBP DI KABUPATEN WARINGIN TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan tanah ulayat kesatuan
masyarakat hukum adat yang diberikan HGU dan untuk mengetahui upaya yang
dapat dilakukan masyarakat hukum adat agar tercapainya keadilan dalam
menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang diberikan HGU. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang�undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical aprroach) dan
pendekatan kasus (case aprroach). Penelitian ini menggunakan data sekunder
kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini disimpulkan
bahwa kedudukan tanah ulayat kesatuan masyarakat adat setelah jangka waktu
Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, menjadi tanah negara. Namun setelah
keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, kedudukan tanah ulayat masyarakat hukum adat tetap
ada setelah HGU berakhir. Meskipun kenyataanya, masih sering terjadi HGU
bekas tanah ulayat malah menjadi tanah negara. Sedangkan ada 3 upaya yang
dapat dilakukan agar tercapainya keadilan bagi kesatuan masyarakat adat dalam
penyelesaian sengketa tanah ulayat yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) : (1)
Masyarakat hukum adat menerima ganti rugi atas tanah ulayat yang diberikan
HGU. (2) Masyarakat hukum adat dapat melakukan permohonan kembali tanah
ulayat yang HGU nya telah berakhir. (3) Dibentuknya peraturan daerah untuk
mengantisipasi sengketa tanah ulayat yang diberikan HGU.
Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Tanah Ulayat.