KEBIJAKAN FORMULASI PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Eksistensi hukum adat saat ini masih terus diikuti dan diterapkan oleh
masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di
masyarakat. Hukum adat merupakan warisan asli bangsa Indonesia yang
terkandung didalamnya cerminan asli nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
Indonesia sekaligus untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat
Indonesia.Landasan berlakunya hukum adat di Indonesia adalah Pasal 18B UUD
NRI 1945 dan adanya jembatan yuridis yaitu Undang-Undang Darurat No.1
Tahun 1951. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya diformulasikan pidana
pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu bentuk sanksi pidana dalam RUU
KUHP. Pemenuhan kewajiban adat merupakan suatu reaksi yang timbul akibat
adanya pelanggaran di masyarakat dan reaksi tersebut berupa sanksi menurut
masing-masing adat yang bertujuan untuk memulihkan kekacauan yang timbul
akibat dari adanya sebuah pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui ketentuan hukum adat dalam hukum positif Indonesia dan kebijakan
formulasi pemenuhan kewajiban adat dalam rangka pembaharuan hukum pidana
Indonesia. Penelitian ini dari segi sifatnya merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian: Pengaturan hukum adat
dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, Pasal 5
ayat (3) sub b UU Drt No. 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1),
Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2014 tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam RUU KUHP versi
September 2019 pidana pemenuhan kewajiban adat diatur dalam 66, Pasal 96 dan
Pasal 97 RUU KUHP. Kebijakan formulasi pidana pemenuhan kewajiban adat di
masa yang akan datang perlu dipertimbangkan kembali bagaimana standar
penerapan pidana pemenuhan kewajiban adat tersebut secara lebih rinci,
kemudian kedepannya diharapkan pidana pemenuhan kewajiban adat mampu
berdiri sendiri sehingga penerapannya memenuhi unsur tujuan pemidanaan demi
tercapainya keadilan.
Kata Kunci : Pemenuhan Kewajiban Adat, Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak
Pidana