PERBANDINGAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Skripsi ini mengangkat tema Perbandingan Pengawasan Pemerintah Terhadap
Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Tema ini muncul karena adanya pengaturan terbaru mengenai
pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang diatur didalam UU
Nomor 11 Tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk
mendeskripsikan dan mengkaji mengenai perbandingan pengawasan Pemerintah
terhadap peraturan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2020, 2) Untuk mendeskripsikan dan mengkaji
mengenai implikasi hukum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 terhadap
pengawasan Pemerintah atas Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang�undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis. Berdasarkan pendekatan
tersebut, dapat diketahui adanya pergeseran pengaturan mengenai pengawasan
pemerintah pusat terhadap peraturan daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Pergeseran antara kedua peraturan tersebut
yaitu bahwa dalam dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai
mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah dapat
dilakukan secara preventif dan represif. Sedangkan dalam Pasal 176 angka 3 UU
No. 11 Tahun 2020 mengatur mengenai mekanisme pengawasan pemerintah pusat
terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan secara preventif saja, yang
artinya UU No. 11 Tahun 2020 menghapus pengawasan represif. Diketahui
ketentuan dalam Pasal 176 angka 3 UU No. 11 Tahun 2020 merupakan wujud dari
melaksanakan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.
66/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menampakkan bahwa dengan berlakunya UU
Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur pengawasan pemerintah pusat terhadap
peraturan daerah hanya dapat dilakukan secara preventif ternyata menimbulkan
akibat hukum. Implikasi hukum yang terjadi yaitu pembatalan peraturan daerah
hanya dapat dilakukan judicial review di Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Perbandingan, Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah, Pengawasan
Preventif, Pengawasan Represif