PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBONG

Setiap tahun Indonesia mengalami penyusutan lahan pertanian pangan
akibat dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini mengancam
ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Maka dari itu
negara hadir dengan membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan guna melindungi
ketersediaan lahan pertanian pangan sebagai sumber produksi pangan.
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dan apa saja hambatan yang dialami
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam melindungi lahan pertanian
pangan berkelanjutan di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hambatan
yang terjadi dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang
kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam
melaksanakan perlindungan LP2B adalah dengan memberikan bantuan
pangan kepada petani, merencanakan dan mengusulkan untuk pengembangan
jaringan irigasi primer dan sekunder, cetak sawah baru, pembiayaan
penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, serta mekanisme
perizinan melalui izin lokasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
perlindungan LP2B di Kabupaten Lebong diantaranya belum adanya
Peraturan Daerah tentang LP2B, terbatasnya lahan pertanian pangan karena
sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong merupakan kawasan hutan
lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta rendahnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hambatan dalam pelaksanaan
perlindungan LP2B di Kabupaten Lebong.
Kata Kunci : Perlindungan, Lahan Pertanian Pangan, Berkelanjutan