Tinjauan Mengenai Wacana Penangkalan Warga Negara Indonesia Mantan Anggota ISIS Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Undang�Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah
Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Wacana Pemerintah Indonesia untuk
melakukan penangkalan terhadap WNI mantan anggota ISIS menjadi
permasalahan bagi negara karena dalam ketentuan hukum Indonesia WNI tidak
dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah bagaimana status hukum WNI yang bergabung dengan ISIS berdasarkan
UU Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana wacana mengenai
penangkalan terhadap WNI mantan anggota ISIS berdasarkan UU Keimigrasian.
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan
isu hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ditemukan
fakta bahwa seorang WNI yang terbukti sebagai anggota ISIS terancam
kehilangan kewarganegaraannya serta pemerintah berhak untuk melakukan
penangkalan apabila WNI tersebut dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya.
Seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraan dapat memperolah kembali
kewarganegaraan apabila melakukan pengajuan untuk memperoleh kembali
kewarganegaraan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan demikian ia
dapat kembali ke wilayah Indonesia karena WNI tidak boleh ditolak memasuki
wilayah negara.
Kata Kunci : Penangkalan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS),
kewarganegaraan, keimigrasian.