PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Kehidupan manusia dan perkembangan teknologi terkait erat dengan kesadaran
hukum masyarakat internasional. Teknologi persenjataan terbaru (Nuklir)
diciptakan selama Perang Dunia I hingga Perang Dunia II, telah digunakan tanpa
memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menimbulkan banyak Korban.
Temuan persenjataan nuklir pertama kali oleh Amerika Serikat (AS), dan
digunakan pada Perang Dunia II olehnya untuk menyerang serta mengebom Kota
Hirosima dan Nagasaki pada tahun 1945. Peristiwa tersebut menimbulkan korban
meninggal sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) orang, serta merusak
hampir seluruh ekosistemnya. Dampak buruk yang luar biasa merusak akibat
penggunaan senjata nuklir tersebut, kemudian diatur dan bertentangan dengan
norma yang telah dituangkan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, pada
Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur tentang metode dan cara berperang.
Meskipun telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (hukum humaniter
internasional), akan tetapi masih banyak negara yang tetap mengembangkan
senjata nuklir dengan alasan demi keamanan nasionalnya. Penelitian ini
menganalisis pengaturan penegakan hukum tentang (perjanjian) penggunaan
senjata nuklir oleh negara-negara serta menggambarkan bagaimana penerapan
peraturan tersebut oleh masyarakat internasional khususnya oleh beberapa negara
pengaya uranium untuk tujuan persenjataan. Metode penelitan yang digunakan
adalah jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan
perundang-undangan serta pemikiran konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa norma yang mengatur mengenai; penelitian dan pemilikan senjata nuklir,
masih bersifat diskriminatif. Dalam praktiknya ada pembedaan antara negara
nuklir dan negara bukan nuklir. Selanjutnya dalam kenyataan kekinian masih ada
negara yang tergolong tidak beritikad baik guna menjalankan agenda pelucutan
dan pemberhentian pengembangan senjata nuklir. Adapun menurut hasil
penelitian ini, guna mengatasi problematika tersebut, diperlukan adanya prinsip
hukum baru yang dapat mengikat secara universal, misalnya; “prinsip tidak ada
ketertiban dalam ancaman” khusus menyebut secara eksplisit ancaman senjata
nuklir serta “ukuran itikad baik” bagi negara-negara untuk menjaga ketertiban,
keamanan dan perdamaian dunia dari pengaruh dan kekejaman senjata nuklir.
Kata Kunci: Senjata nuklir, Metode dan cara perang, Ancaman, penegakan
hukum.