TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA

Merespons pada keadaan darurat yang disebabkan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), pemerintah hadir dengan membentuk Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang�Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang . Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana
sistem pengawasan penggunaan keuangan negara dan akibat hukum sehubung
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui mengenai sistem pengawasan penggunaan keuangan
negara dan akibat hukum sehubung ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para
ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang�Undang Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan keuangan negara mengalami
perubahan, diantaranya perubahan dalam pelaksanaan APBN/APBD yang telah
berjalan, norma pengawasan tidak diatur secara eksplisit, begitupun mengenai
perubahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Akibat hukum
yang timbul menyebabkan ada bebarapa peraturan yang dinyatakan tidak berlaku
sepanjangan berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan
penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Kata Kunci : Covid-19, Keuangan Negara, Pengawasan