ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR REGISTER 001/PS.REG/17/X/2020 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AGUSRIN MARYONO DAN IMRON ROSYADI TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Keputusan KPU Provinsi Bengkulu dalam pencalonan gubernur dan wakil
gubernur pada Pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2020 menganggap bahwa
Agusrin Maryono Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masa jeda Agusrin
dianggap belum cukup 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjaranya.
Berangkat dari keputusan KPU Provinsi Bengkulu tersebut, Agusrin mengajukan
gugatan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terdapat perbedaan tafsir antara
KPU Provinsi Bengkulu dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap status
pencalonan Agusrin. Bawaslu Provinsi Bengkulu menganggap bahwa Agusrin
telah Memenuhi Syarat (MS) untuk maju sebagai calon gubernur Bengkulu tahun
2020. Dari fenomena hukum yang terjadi ini, telah dilakukan penelitian tentang
bagaimana kedua lembaga tersebut melakukan penafsiran dan bagaimana
kekuatan hukum dari Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif akhirnya
dapat mengetahui metode penafsiran KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu
Provinsi Bengkulu serta kekuatan hukum dari Putusan Bawaslu Provinsi
Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 yang mana Putusan tersebut
memiliki kekuatan hukum yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang�undangan.
Kata kunci : Pemilihan, Kepala Daerah, Keputusan KPU, Putusan Bawaslu.