KEBERLAKUAN LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NOMOR 65/P/HUM/2018

Problematika pengaturan yang melarang pengurus partai politik menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menjadi sorotan publik
terutama sejak adanya perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi (MK)
dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) menghendaki
putusannya berlaku untuk Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPD Tahun
2019 dan Mahkamah Agung (MA) menghendaki larangan tersebut
diberlakukan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Perbedaan
putusan antara dua lembaga kekuasaan kehakiman ini menjadi permasalahan
yang serius jika dilihat dari aspek kepastian hukum, hal tersebut dikarenakan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengalami kebingungan untuk
memilih putusan mana yang akan digunakan pada Pemilu anggota DPD untuk
tahun 2019. Oleh sebab itu, untuk menentukan putusan yang digunakan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika dilihat dari ilmu hukum dapat dilakukan
dengan dua perspektif yaitu dari hierarki peraturan perundang-undangan
dengan melihat kedudukan batu uji dan objek peraturan yang diuji oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) dan dengan
menyerahkan pilihan tersebut kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD)