PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP
adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik
(Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu) serta DKPP berwenang menjatuhkan sanksi atas
pelanggaran kode etik tersebut (Pasal 159 Ayat (2) Huruf c UU Pemilu).
Kewenangan yang diberikan kepada DKPP ini sangat besar, disamping dapat
menetapkan peraturan, DKPP juga dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian
kepada KPU dan Bawaslu yang merupakan satu kesatuan dengan DKPP dalam
lingkup penyelenggaraan pemilu. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020
dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi peringatan keras dengan
memberhentikan dari jabatannya Ketua KPU RI karena diduga melakukan
pelanggaran kode etik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan
melalui pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus bahwa Arief
Budiman tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
sebagaimana yang tertuang dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020. Arief Budiman mengunjungi/mendatangi bukan
mendampingi/menemani Evi Novida Ginting karena tidak ada intervensi di
dalamnya. Penerbitan Surat KPU 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 merupakan
prosedur administrasi bukan ranah kode etik.
Kata Kunci: Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Kewenangan