PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan sanksi
administrasi peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Kota Bengkulu dan
medeskripsikan hambatan penerapan sanksi administrasi peredaran obat
tradisional tanpa izin edar di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris dengan mewawacarai langsung Badan Pemeriksaan Obat dan
Makanan (BPOM) Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas
Perdagangan Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kota Bengkulu (DPMPTSP), dan pelaku usaha obat tradisional di Kota
Bengkulu. Hasil penelitian ini (1). Penerapan sanksi administrasi terhadap
peredaran obat tradisional tanpa izin edar dilaksanakan oleh BPOM Bengkulu.
Penerapan sanksi administrasi ini dibagi menjadi 3 yakni a. Penarikan produk obat
tradisional tanpa izin edar b. Penerapan sanksi terhadap produsen obat tradisional
tanpa izin edar c. Penerapan sanksi terhadap penjual obat tradisional tanpa izin
edar.(2). Hambatan yang dihadapi BPOM Bengkulu dalam melakukan penerapan
sanksi administrasi peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Kota Bengkulu
ada 2 macam, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal
yakni kurangnya SDM pegawai pemeriksa dan penindakan BPOM Bengkulu yang
tidak sebanding dengan jumlah apotek dan/atau toko obat yang ada di Kota
Bengkulu dan terjadinya kebocoran informasi razia oleh pegawai BPOM
Bengkulu. Sedangkan, hambatan eksternal berasal dari produsen, penjual atau
pengedar, dan pengguna obat tradisional.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hambatan, Peredaran, Obat Tradisional,
Tanpa Izin Edar