PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER SELULER TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam undang-undang yang tersebar
di berbagai sektor, salah satunya sektor telekomunikasi. Meskipun telah
diakomodir dalam peraturan undang-undang, kasus kebocoran data pribadi di
Indonesia masih menuai polemik. Berkaitan dengan masalah tersebut, terdapat
kasus kebocoran data pribadi Denny Siregar yang dilakukan oleh pegawai
outsoucing provider seluler Telkomsel. Namun, pertanggungjawaban atas
kebocoran data hanya diberikan kepada individu yang mengakses data pribadi
secara ilegal. Padahal Telkomsel sebagai pengendali data juga memiliki
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Penelitian ini
menganalisis mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban provider seluler
sebagai pengendali data ketika terjadi kebocoran data pribadi penggunanya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
mekanisme perlindungan data pribadi pengguna provider seluler terdiri dari
tahapan perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan tahap pembinaan
yang meliputi pengaturan standarisasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi,
pengawasan dan pengendalian serta (2) bentuk pertanggungjawaban provider
seluler terhadap kebocoran data pribadi pengguna dapat berupa
pertanggungjawaban perdata dan langkah pencegahan resiko meliputi investigasi
internal dan pemberitahuan kepada pengguna perihal terjadinya kebocoran data
pribadi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Provider Seluler, Data Pribadi.