ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 97/PDT.G/2020/PA.BHN DI PENGADILAN AGAMA KAUR

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang
melaksanakannya. Ikatan perkawinan menganut tujuan perkawinan dalam
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Selama menjalani
ikatan perkawinan akan ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan ikatan
perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik. Keadaan tersebut dapat
mempengaruhi keadaan rumah tangga yang berujung pada pemutusan ikatan
perkawinan atau disebut dengan istilah perceraian. Putusan Nomor:
97/PDT.G/2020/PA.Bhn di Pengadilan Agama Kaur perkara cerai gugat yang
dilakukan istri kepada suami menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh penulis
dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan serta kesesuaian
putusan dengan tujuan hukum. Munculnya perkara cerai gugat bermula karena
suami tidak pernah memberikan nafkah akibat malas bekerja hingga
mengakibatkan keadaan rumah tangga tidak harmonis. Terdapat pula gugatan
balik dari pihak tergugat (suami) untuk meminta kembali uang yang telah
diberikan kepada sang istri sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Majelis
Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang
telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar
untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga. Berdasarkan doktrin para ahli hukum Islam maka Majelis Hakim
berpendapat adil, bila pengembalian uang Pemberian Penggugat Rekonvensi
tersebut setengahnya, yaitu sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Ditinjau
dari tujuan hukum, putusan Hakim dalam perkara tersebut, baik dalam konveksi
dan dalam rekonveksi, sudah mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Penerapan teori tujuan hukum Islam juga diberlakukan dalam
pengambilan keputusan, terkait pengembalian sejumlah uang sebagai bentuk
gugatan balik.
Kata Kunci : Perceraian, Cerai Gugat, Tujuan Hukum