PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN TERHADAP PERIZINAN PENDIRIAN APOTEK DI KOTA BENGKULU

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan
berusaha sektor kesehatan, Pemerintah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan. Dalam peraturan ini mengubah sistem penerbitan izin yaitu melalui
sistem elektronik yang terintegrasi. Peraturan Menteri Kesehatan ini telah mencabut
beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Apotek yaitu pengaturan mengenai persyaratan, tata cara, dan masa berlaku perizinan.
Sehingga persyaratan pendirian apotek harus sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Kota Bengkulu memiliki 123 apotek yang
tersebar di sembilan kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
apotek-apotek ini telah sesuai dengan persyaratan perizinan pendirian apotek dalam
Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sembilan apotek di
sembilan kecamatan Kota Bengkulu, serta terhadap beberapa instansi terkait. Jenis
penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha penyelenggara apotek
tidak seluruhnya mematuhi persyaratan pendirian apotek sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Karena
sosialisasi terhadap Peraturan Menteri ini tidak dilakukan secara optimal.
Kata kunci: Kesehatan, Persyaratan, Izin.