PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BENGKULU

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan daftar bakal calon
anggota DPRD Kota Bengkulu memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan
perempuan tersebut telah dilaksanakan oleh partai politik yang menjadi peserta
pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 sebagaimana mestinya. Namun, pada
implementasinya pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan
sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kota Bengkulu yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, belum mampu
meningkatkan keterpilihan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota
Bengkulu. Hasil pemilihan umum tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 35 orang
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu periode 2019-
2024 yang terpilih, jumlah anggota DPRD perempuan hanya sebesar 26% yang
menunjukkan hanya terdapat 9 orang anggota perempuan. Permasalahan dalam
penelitian hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan kuota 30%
keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu dan apa faktor penghambat
pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota
Bengkulu? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode
pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di
Kota Bengkulu. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang
diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder
dalam penelitian ini terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 68
Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang�Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, buku, jurnal, dan artikel
terkait. Dalam penelitian hukum ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan
keterpilihan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu
belum terlaksana dikarenakan: rendahnya minat perempuan dalam berpolitik,
budaya patriarki, rendahnya kualitas calon legislatif perempuan, dan kurangnya
popularitas calon legislatif perempuan. Begitu banyak rintangan untuk
mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah sehingga
manjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan
yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender.
Kata kunci: Kuota Perempuan, Keterwakilan Perempuan,
DPRD Kota Bengkulu.