KEBIJAKAN FORMULASI PERMAAFAN HAKIM (JUDICIAL PARDON) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Judicial pardon secara implisit sudah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan,
namun belum tertuang secara eksplisit dan baku di dalam KUHP Indonesia. Hal ini sangat
penting diatur dalam KUHP Indonesia sebagai klep/katup pengaman dalam sistem peradilan
pidana Indonesia bilamana kasus petty offences (secara sosial dan ekonomi kecil kerugiannya)
terlanjur masuk kedalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaturan permaafan hakim secara implisit dalam peraturan perundang-undangan di indonesia,
dan menganalisis kebijakan permaafan hakim dalam hukum pidana di masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perbandingan (comparative approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dianalisis secara induktif dan
deduktif yang dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur permasalahan jucicial pardon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP saat
ini tidak mengatur masalah permaafan hakim sehingga perkara pidana yang disidangkan harus
dijatuhi putusan pidana meskipun perbuatan terdakwa sangat ringan dan tidak bersifat melawan
hukum secara materiil. Hal ini yang memerlukan usaha pembaharuan hukum pidana yaitu
menghidupkan kembali hukum yang hidup di masyarakat yang seolah-seolah dimatikan oleh
hukum kolonial dengan merumuskan asas permaafan hakim pada RUU KUHP seperti di negara
Belanda yang sudah mengatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda. Kebijakan formulasi permaafan
hakim dimasa yang akan datang diformulasikan dengan memandang dan mempertimbangkan
unsur-unsur ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan
perbuatan atau yang terjadi kemudian, dan dengan mempertimbangkan segi keadilan.
Kata Kunci : Permaafan Hakim, Tindak Pidana, Kebijakan.