PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASN) DI KOTA BENGKULU

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat menghawatirkan termasuk
dikalangan pegawai negeri sipil khusus nya di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian
yaitu; (1). Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota
Bengkulu. (2). Untuk mendeskripsikan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dari segi sifat penelitian adalah
deskriptif. Pada penedekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non doctrinal. Hasil
penelitian penulis yaitu: (1). Penegakan hukum tindak pidana penyalahguna narkotika yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota Bengkulu, belum sepenuhnya terlaksana
dengan baik, karena berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap ASN
yang terlibat tindak pidana penyalahguna narkotika hanya diberikan sanksi pidana penjara
selama 2 (lima) Tahun, sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika, ASN yang terlibat tindak pidana penyalahguna narkotika
dapat dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2). Hambatan penegakan hukum
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil
(ASN) di Kota Bengkulu yaitu: Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, kurangnya
partisipasi masyarakat setempat melaporkan terjadi penyalahguna narkotika oleh pegawai
negeri sipil (ASN), dan rendahnya kesadaran hukum pegawai negeri sipil (ASN) yang masih
terlibat tindak pidana penyalahgunan narkotika dan Aparat penegak hukum belum
professional.
Kata Kunci: Penegakan