PERLINDUNGAN NASABAH DALAM RANGKA LIKUIDASI PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SAFIR BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan
mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta tanggung jawab bank terhadap
Nasabah Penyimpan atas simpanan yang tidak terpenuhi haknya dari hasil
penjualan aset bank dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank
Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian hukum yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan
dan teknik wawancara.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tidak semua
simpanan nasabah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, artinya ada
simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya haruslah dapat
melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan
masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan
mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Melalui
pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah
terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. namun
dengan adanya simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin
Simpanan menyebabkan nasabah yang simpanannya termasuk kategori yang tidak
dijamin tersebut akan menghadapi risiko, yaitu apabila bank tempat mereka
menempatkan simpanannya dicabut izin usahanya, maka ada kemungkinan
simpanan nasabah tersebut tidak dikembalikan, maka sebagai perlindungan
hukumnya Undang-Undang LPS memberikan hak kepada nasabah penyimpan
tersebut bahwa untuk simpanan yang tidak dijamin karena simpanannya melebihi
maksimal penjaminan yaitu Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan akan
mendapatkan pembayaran dari hasil pencairan aset bank dalam proses likuidasi
dengan urutan ke enam sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS,
serta untuk simpanan yang tidak dijamin karena memenuhi ketentuan Pasal 19
Undang-Undang LPS dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau mengajukan
gugatan ke Pengadilan. Adapun tanggung jawab bank terhadap Nasabah
Penyimpan atas simpanan yang tidak terpenuhi haknya dari hasil penjualan aset
bank dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, maka tanggung
jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pemegang
saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, tentunya
dengan memperhatikan bentuk hukum bank yang bersangkutan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Simpanan tidak dijamin, Lembaga
Penjamin Simpanan.