PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HAK KEPERDATAAN ANAK ANGKAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 DI KOTA LUBUK LINGGAU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak
di Kota Lubuk Linggau. Fokus penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan
pengangkatan anak dan hak keperdataan anak angkat sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang
digunakan yaitu metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Pasangan
suami istri Kota Lubuk Linggau yang melakukan pelaksanaan pengangkatan anak
dalam wilayah hukum Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau, dan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pasangan responden hanya satu pasangan
saja yang melakukan pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan dua
diantaranya hanya melakukan pelaksanaan pengangkatan anak bedasarkan surat
perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan diantara tiga pasangan
tersebut satu orang anak angkat yang tidak mengetahui orang tua kandungnya dan
tidak pernah bertemu dengan orang tua kandung setelah diurus oleh orang tua angkat,
sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, persyaratan Pengangkatan anak harus melalui putusan
pengadilan dan orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan antara anak
angkat dengan orang tua kandung.
Kata Kunci : Pengangkatan anak, Hak Keperdataan, Akibat Hukum