PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM MENGENAI TESTIMONIUM DE AUDITU DI KOTA BENGKULU

Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna saksi dan keterangan saksi
dalam putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dikenal dengan
testimonium de auditu, padahal KUHAP belum mengatur alat bukti ini.
Putusan ini menimbulkan perbedaan persepsi aparat penegak hukum
mengenai keberadaan testimonium de auditu. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam putusan Nomor
65/PUU-VIII/2010 menjadikan testimonium de auditu sebagai alat bukti
keterangan saksi dan untuk mengetahui tentang persepsi aparat penegak
hukum mengenai testimonium de auditu di Kota Bengkulu . Jenis
penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif.
Pertimbangan Hakim MK dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010
menjadikan testimonium de auditu sebagai alat bukti keterangan saksi
menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada
dia melihat,mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana,
melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang
sedang diproses. Persepsi aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa
penuntut umum, dan advokat) di Kota Bengkulu tentang testimonium de
auditu sebagai alat bukti petunjuk, bukan sebagai alat bukti keterangan
saksi sebagaimana dalam putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.
Sedangkan hakim tidak menerima testimonium de auditu sebagai alat
bukti, hakim tetap berpedoman pada pengertian saksi dan keterangan saksi
yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP.
Kata kunci : alat bukti, keterangan saksi, testimonium de auditu