PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN SEKTOR PARIWISATA DI KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN

Keberadaaan benda cagar budaya membutuhkan perlindungan hukum
dan pemeliharaan. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui dan
mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di
kota Pagar Alam Sumatera Selatan, (2)mengetahui dan mendeskripsikan faktor
penghambat dalam memberikan perlindungan hukum benda cagar budaya di kota
Pagar Alam Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini,
yaitu : (1) Perlindungan hukum benda cagar budaya di Kota Pagar Alam
dilakukan dengan cara : Penyelamatan, yaitu dengan cara juru pelihara atau
petugas pemelihara mengirimkan laporan setiap adanya kerusakan ataupun
kehancuran dari benda cagar budaya tersebut. Pengamanan, yaitu dilakukan
dengan cara menugaskan juru pemelihara. Zonasi benda cagar budaya di Kota
Pagar Alam terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : KM.09/PW.007/MKP/2004. Pemeliharaan, yaitu dilakukan dengan cara
membersihkan benda-benda cagar budaya. Pemerintah Kota Pagar Alam
mengirimkan surat permohonan kepada Dinas dan Kebudayaan Provinsi Sumatera
Selatan dengan maksud untuk dilakukannya pengkajian dan penetapan sebagai
Situs Megalit Kota Pagar Alam. Surat tersebut dengan nomor
430/1066/Dikbud/KPA/2019. (2) Hambatan-hambatan berkaitan dengan
perlindungan hukum benda cagar budaya di Kota Pagar Alam adalah tidak ada
tenaga ahli dibidang benda cagar budaya di Kota Pagar Alam dan kurangnya
anggaran di bidang kebudayaan yang mengakibatkan program pelestarian cagar
budaya yang telah disusun tidak sepenuhnya bisa terlaksana.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Benda Cagar Budaya, Pagar Alam
Sumatera Selatan