IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTARA BANK BENGKULU DAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM MENDUKUNG KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

Kerjasama antara PT. Bank Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu adalah
instrument normatif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor : 17
Tahun 2013 sebagai Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu. Tujuan kebijakan untuk
mendukung terciptanya keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Hal tersebut
diwujudkan dalam bentuk investasi Pemerintah Kota Bengkulu dengan jumlah
penyertaan modal yang signifikan. Akan tetapi dari hasil penelitian di lapangan
menunjukkan bahwa tujuan kerjasama belum dapat berjalan dengan baik disebabkan
beberapa kendala sehingga belum terealisasi secara optimal. Penelitian dengan judul
Implementasi Kebijakan Kerjasama antara Bank Bengkulu dan Pemerintah Kota
Bengkulu dalam Mendukung Keuangan Darah yang Akuntabel berusaha untuk
menganalisis komitmen Pemerintah kota Bengkulu pada Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahun Buku 2018, yang menyatakan bahwa akan menyetorkan
modal Rp.20M (dua puluh milyar rupiah), namun faktanya yang terealisasi hanya
sebesar Rp. 11,245M (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
Temuan tersebut menjadi hambatan Bank Bengkulu dalam mendukung keuangan
daerah Pemerintah kota Bengkulu yang baik dan akuntabel, sehingga diperlukan
upaya tata kelola kerjasama selanjutnya yang lebih pasti untuk menangani
permasalahan keuangan daerah secara administratif guna mendukung keuangan
daerah yang akuntabel. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan secara
empiris menetapkan Pemerintah kota Bengkulu sebagai responden. Tujuan penelitian
untuk memperoleh pengetahuan dan analisa yuridis tentang hambatan kerjasama
antara PT. Bank Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu guna mendukung
keuangan yang akuntabel sesuai dengan asas Good Governance. Diketahui adanya
hambatan yuridis administratif dari kerjasama PT. Bank Bengkulu dan Pemkot
Bengkulu untuk mendukung keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan asas
Good Governance, oleh karena itu kerjasama ini belum dapat berjalan dengan
maksimal disebabkan faktor yuridis adminstratif dan internal praktis yang yang ada di
dalam roda Pemerintahan Kota Bengkulu. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Keuangan Daerah, Asas Good Governance