PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEKERJAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

Sebagai hukum publik maka hukum pidana sebagai perangkat utama bagi
pencapaian tujuan tersebut, haruslah bersikap objektif dan berpihak kepada
kepentingan umum. Dalam suatu proses hukum dilaksanakan sebagai upaya
penegakan bahwa yang melakukan kesalahan haruslah diberikan sanksi hukum,
sedang yang menjadi korban haruslah dilindungi oleh hukum. Di dalam
prakteknya pada saat sekarang korban tindak pidana terkhusus ASN dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau fisik proyek dalam kontrak
pekerjaan kadang kala dalam upayanya menemukan rasa keadilan dan kepastian
hukum, justru harus berkorban kembali dalam proses hukum yang mudah
dipengaruhi oleh aparat hukum bahwa upaya memperoleh keadilan dari korban
terasa masih panjang perjuangannya. Untuk di Kabupaten Empat Lawang. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan
hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaanproyek infrastruktur, faktor�faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur, serta untuk mengatasi
penyimpangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur
di Kabupaten Empat Lawang. Kesimpulan dari penelitan ini adalah Perlindungan
hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan proyek infrastruktur di
Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan
dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada
ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya.Salah satu penyimpangan
yang sering terjadi pada proyek infrastruktur di Kabupaten Empat lawang adalah
korupsi dan penyalah gunaan wewenang.
Kata kunci : perlindungan hukum, ASN, infrastruktur