ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS/PPAT MENYIMPAN SERTIPIKAT ASLI MILIK PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN JUAL-BELI (BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3701 K/Pdt./2019)

Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis
kewenangan Notaris/PPAT menyimpan sertipikat asli milik pihak yang
melakukan perjanjian jual-beli nomor 75 tahun 2015, dan untuk mengetahui
pertanggung jawaban Notaris secara hukum atas tindakan menyimpan sertipikat
yang merupakan objek perjanjian untuk melangsungkan jual-beli tersebut yang
masih berbentuk pengikatan perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dalam penelitian
hukum normatif pada penelitian ini digunakan penelitian doktrinal.Ada dua
sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder serta bahan hukum tertier.Adapun hasil penelitian bahwa: (1) Tidak ada
legalitas kewenangan Notaris/PPAT yang menyimpan sertipikat, karena
berdasarkan Pasal 15 ayat (1 ) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun
2004,menyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik. Perjanjian nomor 75
tanggal 29 September 2015 Tuan ENDANG MERIANTO tidak melanggar
perjanjian. (2) Akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum terhadap
perbuatan Notaris/PPAT dalam menahan Sertipikat Hak Milik karena adanya
pembatalan jual beli adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dapat diminta
pertanggung jawaban hukum pidana,perdata dan administrasi.
Kata Kunci: Kewenangan, Penyimpanan, Akta Notaris/PPAT