ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 60/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL TANGGAL 16 FEBRUARI 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Korporasi diartikan “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengacu rumusan terminologi
korporasi dalam undang-undang tindak pidana khusus dan bentuk korporasi, dinyatakan
sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, contoh kasus faktual tindak
pidana korupsi dilakukan oleh korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) Putusan Nomor :
60/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.
Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul permasalahan yakni, apakah dasar
yuridis penuntut umum menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak
pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara PT. PSP, apakah dasar pertimbangan
Hakim menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan
korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT. PSP?
Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan dasar yuridis penuntut umum
menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian
uang dalam perkara PT. PSP, untuk menganalisis dan menjelsakan dasar pertimbangan
Hakim menghukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan
korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT. PSP. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan
kasus, bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum
tersier, pengumpulan bahan hukum studi di perpustakaan maupun mengakses melalui
internet, pengolahan data menggunakan editing dan penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian penulis yaitu : (1) Dasar yuridis penuntut umum
menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian
uang dalam perkara PT. PSP, (2) Dasar pertimbangan hakim menghukum korporasi sebagai
pelaku tindak pidana korupsi dan membebaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana
pencucian uang dalam perkara PT. PSP
Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa : (1) Dasar Yuridis Penuntut
Umum Menuntut Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
dalam Perkara PT. PSP mengacu pada asas double criminality serta teori siklus pencucian
uang sebagaimana dalam rumusan delik Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU (2) Untuk
memberikan anotasi hukum terhadap putusan, secara kajian akademik apabila
membandingkan antara Surat Tunututan dengan Putusan Majelis Hakim terdapat perbedaan
dalam penerapan norma hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang, adanya pendapat
majelis hakim yang bertentangan antara pertimbangan hakim mengenai placement, Hakim
tidak secara cermat mempertimbangan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana
pencucia uang, hakim mengesampingkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum berdasarkan
asas double criminality dan berdasarkan perbuatan korupsi dan pencucian uang merupakan
simbiotik relationship.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana
Pencucian Uang