KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT ) DALAM HIBAH ATAS BARANG TIDAK BERGERAK DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Dalam Hibah atas Benda Tidak Bergerak Di Kota Bengkulu”. Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh
mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat
umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang--
undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ
negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara
yaitu berupa tugas-kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka
pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan. Salah
satu bentuk pelayanan yang diberikan notaris PPAT pembuatan akta adalah
dalam bidang hukum hibah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimana kewenangan Notaris PPAT dalam hibah atas benda tidak bergerak
di Kota Bengkulu? Dan Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta
hibah yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan hukum? Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dilengkapi dengan
yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode
pendekatan socio legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta hibah atas benda tidak bergerak di
Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Tanggung jawab notaris terhadap akta hibah yang dibuatnya apabila
terjadi permasalahan hukum, terbagi dalam 3 (tiga) bentuk sanksi, yaitu sanksi
perdata, sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Kata Kunci : Akta Hibah, PPAT, Hibah