AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum akta notaris tentang
perjanjian pemisahan harta perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016
Tanggal 24 November 2016 ) dan untuk menganalisis kedudukan harta yang
diperoleh selama perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598
PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016 ) dengan adanya pembatalan akta
perjanjian pemisahan harta perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang
(statue approach). Hasil dari penelitian ini pada rumusan masalah pertama yaitu
akta perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dibuat oleh para pihak
dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24
November 2016, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 yang menyatakan
bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan
secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan hasil
pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu akibat dibatalkannya akta
perjanjian pemisahan harta perkawinan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor
598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016 maka kedudukan harta yang
selama ini dianggap terpisah menjadi harta bersama sehingga hak dan kewajiban
kedua belah pihak sama kedudukannya terhadap harta bersama tersebut.
Kata Kunci : akibat hukum, akta perjanjian, harta perkawinan