ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BENGKULU UTARA (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur)

Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup strategis, potensial dan prospektif
adalah berupa Pajak Bumi dan Bangunan, mengingat objeknya berupa Bumi dan
Bangunan, yang dari tahun ke tahun senantiasa terus berkembang, seiring dengan
laju perkembangan penduduk dan semakin meningkatnya permintaan terhadap bumi
dan bangunan, baik dalam rangka kepemilikan untuk rumah tinggal maupun untuk
investasi dan usaha.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik
analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik ini
dipergunakan untuk menganalisa data-data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun menggeneralisasi data
tersebut. Penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif ini terbatas pada
penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang
keadaan sebenarnya. Selanjutnya dilakukan argumentasi dan interprestasi data dan
kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang
telah ditentukan sebelumnya.
Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Proses penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan di Bengkulu Utara belum tepat atau sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena ketetapan subjek pajak dilakukan oleh
kepala desa sehingga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bengkulu
Utara hanya menerima data dari kepala desa. Penentuan data akhir tentang penetapan
Pajak Bumi dan Bangunan tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga
masyarakat tidak diberi kesempatan untuk komplain sebelum pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan. Perhitungan NJOP tidak sesuai dengan luas bangunan yang
dimiliki oleh masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara besarnya pajak yang
harus dibayar dengan kondisi bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Besarnya
jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan kondisi
bangunan yang dimiliki.