TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 196.K/AG/1994

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perkawinan yang mana perkawinan
tersebut tidak menenuhi unsur dari syarat-syarat sah perkawinan serta terdapat
pelanggaran didalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Didalam Undang�Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 23 dan Pasal 73 KHI tidak
dijelaskan secara rinci tentang pejabat yang berwenang untuk membatalkan
perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan
Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 196.K/AG/1994”,
berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas maka rumusan masalah yang
dibuat penulis yaitu sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah kedudukan jaksa agung
dalam pembatalan perkawinan yang melanggar hukum, 2.) Apakah dasar
pertimbangan hakim menolak jaksa dalam pembatalan perkawinan sudah tepat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dilakukan dengan cara
meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan
yaitu bahan hukum primer berupa peraturan, bahan hukum sekunder berupa buku�buku, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet. Hasil dari
penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, jaksa memiliki kewenangan untuk
membatalkan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 196.K/AG/1994 yang menyatakan bahwa Jaksa
bukanlah pejabat yang berwenang untuk membatalkan perkawinan ini
bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974. Maka kesimpulan dari
penelitian ini yaitu, jaksa memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan
dan jaksa dapat bertindak sebagai kuasa khusus untuk mewakili Negara atau
Pemerintah baik diluar maupun didalam pengadilan, namun faktanya ketentuan ini
mengalami penolakan dalam Putusan Hakim Agung pada Putusan Nomor :
196.K/AG/1994.
Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Jaksa, Putusan Mahkamah Agung