TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENERBITAN DAFTAR SAHAM DAN LEMBAR SAHAM PADA PT. BPR MAROBA ITE BENGKULU

Saham merupakan bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan. Dengan adanya
lembaran saham maka pemegang saham akan mudah dalam menjual sahamnya
kepada pihak lain. Namun jika bukti saham hanya dalam bentuk akta notaris yang
ada pada akta pendirian PT, maka akta notaris tidak bisa dijadikan sebagai alat
pengalihan kepemilikan suatu PT. Penerbitan lembaran saham merupakan
tanggung jawab direksi dan komisaris dan harus dilaksanakan berdasarkan Undang�undang No. 40 Tahun 2007. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam penerbitan daftar saham
dan lembar saham pada PT. BPR Maroba Ite Bengkulu. Juga untuk memahami
akibat hukum tidak diterbitkannya lembaran saham pada PT. Maroba Ite Bengkulu.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yakni
pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian
ini, menunjukkan bahwa Direksi PT. BPR Maroba Ite Bengkulu belum
melaksanakan tanggung jawabnya dalam membuat daftar pemegang saham dan
menerbitkan lembaran saham berdasarkan Pasal 50, 51 dan 100 ayat (1) UUPT.
Akibat hukum dengan tidak diadakan /atau dibuatnya daftar pemegang saham
sebagai dasar penerbitan lembar saham, maka informasi mengenai para pemegang
saham dan jumlah lembar saham menjadi tidak tercatat pada daftar pemegang
saham PT.
Kata kunci: Lembar Saham, Direksi dan Komisaris