TINJAUAN YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PADA LAHAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah
Indonesia, membuat pemerintah semakin gencar menerbitkan izin usaha
pertambangan, hingga dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih dengan izin
usaha lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait tinjauan yuridis
izin usaha pertambangan batubara pada lahan hak guna usaha perkebunan di
Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :
(1) Penyebab terjadinya tumpang tindih antara hak guna usaha perkebunan dengan
izin usaha pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu, (2) Keabsahan izin usaha
pertambangan batubara yang tumpang tindih dengan hak guna usaha perkebunan
di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa, Pertama hal tersebut dikarenakan penerbitan izin
pertambangan batubara di atas lahan HGU Perkebunan, dengan dalih bahwa izin
pertambangan tidak berdasarkan pada izin lokasi dan sektor pertambangan
merupakan sektor yang harus diprioritaskan, serta disebabkan tindakan
unprosedural yang dilakukan oleh pejabat TUN dalam penerbitan IUP batubara
dikarenakan tidak berlandaskan pada asas kecermatan, serta dari segi substansi
izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua mengenai
keabsahan diterbitkannya izin usaha pertambangan batubara yang tumpang tindih
dengan hak guna usaha perkebunan, dinilai sebagai izin yang tidak valid atau
tidak sah, dikarenakan izin yang diterbitkan cacat secara prosedur dan substansi,
bentuk dari cacat prosedural yang dilakukan ialah dalam penerbitan IUP batubara
pemerintah dinilai tidak cermat dalam menentukan lokasi pertambangan,
dikarenakan penerbitan IUP batubara hanya berdasarkan pada peta kawasan
peruntukan pertambangan (KKP) dan peta Tata Ruang Wilayah saja. Sementara
cacat substansial dalam hal ini adalah pemerintah menetapkan Izin Usaha
Pertambangan batubara di atas lahan HGU yang sedang beroperasi, yang
seharusnya IUP batubara diberikan pada WIUP bukan pada Lahan HGU
Perkebunan. Dalam hal ini Lahan HGU yang diterbitkan IUP batubara tidak lagi
sesuai dengan peruntukannya, Sehingga status hukum dari izin yang diterbitkan
dinyatakan batal demi hukum.
Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Batubara, Lahan Hak Guna
Usaha, Perkebunan