KEKUATAN PEMBUKTIAN JUAL BELI TANAH ATAS DASAR KWITANSI DAN SERTIPIKAT DALAM PERKARA NOMOR 12/PDT.G/2021/PN BGL DI PN BENGKULU

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya
dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut
:
1. Alat bukti pembayaran melalui kwitansi dikategorikan sebagai akta di bawah
tangan. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang telah dibuat para pihak yang
membuatnya tanpa adanya dibuat dihadapan pejabat yag berwenang atau PPAT.
Kekuatan mengikat antara pihak penjual dan pembeli dalam akta dibawah tangan
sama halnya dengan akta otentik. Maksud dari hal tersebut bahwasanya
diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan undang￾undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai dengan Pasal
1338. Namun, dalam pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT
sehingga penjualan dan pembelian tanah dapat didaftarkan dan di balik nama,
sehingga memiliki otoritas hukum yang sempurna. Melakukan proses jual beli
tanah dihadapan PPAT akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah, serta
perlindungan hukum bagi para pihak juga telah tercantum di dalam akta yang
dibuat dihadapan PPAT. Jual beli di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum
yang sempurna bagi para pihak yang melakukannya.
2. Pada Kasus Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu
ini, dalam proses pembuktian hakim mempertimbangkan segala alat bukti yang
diajukan oleh pihak penggugat yakni bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2,
P-3 dan P-4, selain bukti surat, majelis hakim dalam proses pembuktian juga
mempertimbangkan, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Maka, majelis
hakim memutuskan bahwa penggugat adalah pemilik sah objek sengketa yang
m
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Halaman 13 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
terletak di Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu,
sebagaimana dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00561