PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi
Bengkulu mempunyai kewenangan melakukan pengharmonisasian rancangan
peraturan daerah baik secara subtansi dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah bertujuan
untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa suatu peraturan perundang�undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem hukum.
Namun dalam pelaksanaanya proses pengharmonisasian hanya dilakukan secara
format teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sedangkan
pengharmonisasian secara subtansi tidak dilakukan. Fokus masalah dalam
penelitian ini yang pertama, bagaimana Peran Kanwil Kemenkumham Provinsi
Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di Kabupaten
Seluma dan kedua, apa hambatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu
dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam pengharmonisasian rancangan peraturan
daerah dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam
pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan kualitatif. Perolehan data melalui wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kanwil Kemenkumham dalam
pengharmonisasian rancangan peraturan daerah Kabupaten Seluma lebih dominan
pada aspek format teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sedangkan
pengharmonisasian secara subtansi hanya terbatas pada peraturan yang
mendelegasikannya. Hambatan internal minimnya Tenaga perancang peraturan
perundang-undangan sedangkan kendala eksternal yaitu banyak kepentingan
politik pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Kabupaten
Seluma oleh kerena itu sebaiknya proses pengharmonisasian dilakukan setelah
pembahasan di DPRD. Adapun upaya bagi Pemerintah daerah Kabupaten Seluma
yaitu mengangkat tenaga perancang peraturan perundang-undangan agar proses
pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Seluma berjalan dengan efektif.
Kata Kunci : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Daerah.