IMPLEMENTASI PASAL 13 PERMENPAN RB NO 28 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN DI UNIVERSITAS BENGKULU

Penghapusan eselon merupakan amanah presiden Jokowi, perubahan struktur dan birokrasi
diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme. Penelitian ini dibuat dengan
tujuan untuk melihat bagaimana implementasi Pasal 13 Permenpan RB No 28 Tahun 2019 dan
fenomena yang muncul setelah implementasinya di Universitas Bengkulu. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui
wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menemukan fenomena sbb ;
pertama adalah jabatan fungsional yang diusulkan menyimpang jauh dari tusi tanggung jawaban
sebelumnya, kedua adalah pejabat fungsional merangkap Koordinator dan Sub Koordinator
dimana pekerjaan lama sebagai pejabat struktural masih sangat dominan, ketiga adalah terkait
dengan perubahan penghasilan, ada perbedaan tunjangan jabatan struktural dengan jabatan
fungsional, untuk jabatan fungsional berbeda-beda besar tunjangannya sesuai dengan peraturan
perundangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut, keempat ; penyetaraan justru
menurunkan kinerja organisasi, karena pejabat fungsional masih tetap mengerjakan pekerjaan
sebagai Koordinator dan Sub Koordinator, rangkap jabatan ini membuat kebingungan, kelima
adalah adanya kecanggungan birokrasi dimana para pejabat hasil penyetaraan ini tidak bisa lagi
melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap SDM di bawahnya tapi mereka masih
sebagai Koordinator dan Sub Koordinator, keenam adalah kekosongan jabatan/posisi
Koordinator dan Sub Koordinator karena banyak yang pensiun dan kekosongan tersebut tidak
bisa diisi sebelum OTK baru disahkan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi
Permenpan RB no 28 tahun 2019 ini menimbulkan banyak masalah dan fenomena baru di
institusi yang menjalankannya akibat kurangnya sosialisasi dan kajian mendalam terkait
kebijakan baru ini oleh pemerintah.