TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENPAN RB NOMOR 90 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) Di Instansi Pemerintah
merupakan pedoman bagi Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam mendukung
program pemerintah untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan
organisasi yang baik, efektif dan efisien. Maksud dan tujuannya agar Kejaksaan
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan
professional, membentuk aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kerja dalam rangka mewujudkan good governance dan
good government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 dalam Upaya
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan kendala�kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menpan RB Nomor 90
Tahun 2021 dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Kejaksaan Tinggi
Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data
dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan
cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
Pelaksanaan Permen PAN RB No 90 Tahun 2021 dalam upaya peningkatan
pelayanan publik diimplementasikan melalui 6 (enam) area perubahan yakni
manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. (2) Kendala -kendala yang dihadapi dala peningkatan pelayanan
publik adalah belum adanya anggaran untuk mendukung perbaikan sarana dan
prasarana, kurangnya pemahaman dan komitmen Bersama dalam pembangunan
Zona Integritas dalam upaya peningkatan pelayanan publik, belum adanya
monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi
Bengkulu.
Kata kunci : Pelaksanaan Permen PAN RB No 90 Tahun 2021, Kejaksaan Tinggi
Bengkulu.