DUKUNGAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PADA PROGRAM PEMULIHAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Aspek pertama dari dukungan sosial pemerintah adalah anggaran berkaitan
dengan kesehatan mental. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prioritas
anggaran berkaitan dengan kesehatan mental di DINSOS PPKBPPPA dan Dinas
Kesehatan Kota Padang Panjang dalam tiga tahun terakhir mengalami perubahan
anggaran demi penanganan COVID-19. Meskipun begitu dalam tiga tahun terakhir
program pemulihan ODGJ di Kota Padang Panjang masih dapat berjalan dengan baik.
Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja DINSOS PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang melalui konsep value for money pada pengukuran ekonomis
dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan ekonomis, hal ini karena realisasi
belanja lebih kecil dari target belanja tetapi menghasilkan kegiatan diatas dari target
yang diharapkan. Terkait dengan pengukuran efisien dari tahun 2019 sampai 2021
dapat dikatakan efisien, kecuali pada tahun 2020 untuk Dinas Sosial PPKBPPPA
Kota Padang Panjang dikatakan efisiensi berimbang karena nilai perbandingan
persentase realisasi anggaran sama dengan persentase realisasi kegiatan. Sedangkan
untuk pengukuran efektivitas dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan efektif
karena persentase realisasi kinerja lebih dari persentase target kinerja.
Aspek kedua dari dukungan sosial adalah implementasi mengenai
program-program kesehatan mental yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian
terkait dengan implementasi mengenai program-program kesehatan mental yang
dikaji dengan perspektif implementasi problems approach, maka diketahui bahwa
komunikasi yang dilakukan oleh DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang berjalan
cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara
kualitas dan kuantitas masih belum mencukupi. Hal tersebut karena DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang tidak memiliki pekerja sosial yang tersertifikasi.
Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa
ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti
apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu
kejelas SOP juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil
penelitian DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam
penanganan masalah gangguan jiwa.
Terkait Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang maka diketahui bahwa
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berjalan
cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara
kualitas dan kuantitas sudah baik. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa
semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana
yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas
yang memadai. Selain itu kejelas standar operasional prosedur juga dibutuhkan dalam
implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah
gangguan jiwa. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus ODGJ tidak tertangani
secara komprehensif. P2KBP3A Kota Padang Panjang tidak memiliki pekerja sosial yang tersertifikasi.
Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa semua nya bersikap positif tanpa
ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana yang positif tidaklah berarti
apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas yang memadai. Selain itu
kejelas SOP juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil
penelitian DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam
penanganan masalah gangguan jiwa.
Terkait Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang maka diketahui bahwa
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berjalan
cukup efektif karena baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dilihat dari sumber daya manusia secara
kualitas dan kuantitas sudah baik. Pada aspek disposisi, maka dapat dikatakan bahwa
semua nya bersikap positif tanpa ada penolakan. Namun demikian sikap pelaksana
yang positif tidaklah berarti apa-apa tanpa didukung dana yang tersedia dan fasilitas
yang memadai. Selain itu kejelas standar operasional prosedur juga dibutuhkan dalam
implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang Kota Padang Panjang belum memiliki SOP dalam penanganan masalah
gangguan jiwa. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus ODGJ tidak tertangani
secara komprehensif. mengalami gangguan jiwa di daerah nya dan memberikan bantuan kepada keluarga
orang yang mengalami gangguan jiwa dalam bentuk mencari bantuan pelanyanan.
Terkait pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan mental oleh Dinas
Kesehatan Kota Padang Panjang, dalam implementasinya diberikan kepada keluarga
ODGJ melalui puskesmas yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga memberikan
pendidikan dan pelatihan pada SDM di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang yang menangani masalah kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil kajian yang
dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan indikator input, proses, hasil, dan
produktivitas menurut teori efektifitas, maka diketahui bahwa pendidikan dan
pelatihan dalam bidang kesehatan mental yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Padang Panjang kepada kepada keluarga ODGJ dan SDM di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Padang Panjang cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari keluarga
mengetahui tentang gangguan jiwa dan pengobatanya, cara mengatasi gejala, cara
mengelola beban keluarga, mengelola stress, menghadapi stigma dan melakukan
advokasi bagi ODGJ. Terkait dengan SDM dilingkungan Dinas Kesehatan Kota
Padang Panjang terlihat dari meningkatkan keterampilan pegawai untuk mencapai
kinerja yang diharapkan sehingga terpenuhinya tujuan untuk membuat pegawai
menjadi terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
Aspek keempat adalah melakukan kampanye masif melalui promosi kesehatan
untuk mengedukasi masyarakat. Dalam mengkaji promosi kesehatan yang dilakukan
oleh DINSOS PPKBP3A Kota Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang
maka peneliti melihatnya dari tiga metode atau teknik promosi kesehatan yaitu (1)
metode berdasarkan pada pendekatan perorangan; (2) metode berdasarkan
pendekatan kelompok; (3) metode berdasarkan pada pendekatan massa (public)
Menurut peneliti, tiga metode dalam promosi kesehatan yang dilakukan oleh
DINSOS PPKBP3A Kota Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang telah membentuk perilaku baru di masyarakat Kota Padang Panjang yaitu
kepedulian masyarakat terhadap ODGJ, terutama bagi keluarga yang memiliki ODGJ
senantiasa melakukan perawatan dan advokasi bagi ODGJ agar dapat
mempertahankan kesehatan ODGJ. Hal ini dapat terwujud di Kota Padang Panjang
karena adanya komunikasi sosial berupa informasi yang diterima oleh individu
tersebut.
Dalam hal dukungan sosial pemerintah Kota Padang Panjang terkait ODGJ,
terlihat bahwa pemerintah telah berperan penting dalam hal membangun mekanisme
untuk pemulihan ODGJ, dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan serta edukasi
baik pada masyarakat maupun penyedia layanan melalui DINSOS PPKBP3A Kota
Padang Panjang dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Meskipun pemerintah
Kota Padang Panjang telah bekerja optimal tetapi berdasarkan hasil penelitian,
peneliti masih menemukan beberapa kekurangan. Sehingga secara Kuantitas dapat
dikatakan optimal mengacu pada standar pelayanan minimal yang ada, sedangkan
secara kualitas dapat dikatakan belum optimal karena masih adanya ketidak
sempurnaan di dua aspek yaitu anggaran dan kebijakan.