ANALISIS PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERBEKALAN FARMASI UNTUK PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penelitian ini mengaplikasikan teori manajemen logistik obat, yang merupakan
proses pengelolaan yang strategis mengenai pengadaan, distribusi dan penyimpanan
obat dalam upaya mencapai kinerja yang optimal. Pengelolaan obat merupakan suatu
proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses
pengelolaan obat dapat terwujud dengan baik apabila didukung dengan kemampuan
sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Tujuan utama pengelolaan obat
Kabupaten/Kota adalah tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara
merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat di unit pelayanan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian
yang dilaksanakan, yakni mengetahui manajemen pengelolaan perbekalan farmasi
untuk puskesmas meliputi tahap perencanaan, pengadaan dan distribusi di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
Manajemen pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai
dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penggunaan serta
dukungan manajemen organisasi, pendanaan, manjemen informasi dan sumber daya
manusia yang saling terkait satu dengan lainnya (Quick, et al., 2012). Manajemen
logistik obat merupakan suatu siklus pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai
(BMHP) mulai dari seleksi, pembelian, distribusi dan penggunaan. Instalasi farmasi
pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai peran penting
dalam mendistribusikan obat dan BMHP sampai ke fasilitas kesehatan dasar,
termasuk mendistribusikan obat-obat program (Kemenkes, 2016). Tujuannya adalah
menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan farmasi dan
bahan medis habis pakai yang efesien. Pengelolaan obat yang lemah akan
mengakibatkan kekacauan dalam siklus manajemen secara keseluruhan, yang
menimbulkan dampak seperti pemborosan, tidak tersedianya obat, tidak tersalurnya
obat, obat rusak dan lain sebagainya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
campuran (kautitatif dan kualitatif). Jenis data yang digunakan adalah data primer
yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan data dokumentasi.
Responden penelitian ini adalah pengelola perbekalan farmasi di 22 puskesmas di
Kabupaten Bengkulu Utara dan pengelola perbekalan farmasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Utara, diambil dengan purposive sampling. Metode analisis
data digunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.
Berdasarkan penelitian lapangan, diperoleh hasil bahwa: (1) Perencanaan
kebutuhan obat dalam manajemen perbekalan farmasi puskesmas di Kabupaten
Bengkulu Utara sudah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan. Perencanaan kebutuhan obat puskesmas sudah dilakukan oleh tim terpadu. Namun
masih ada yang belum dilaksanakan secara optimal, pada tahap proyeksi kebutuhan
dan penyesuaian perlu ditingkatkan lagi. Demikian juga analisa dokumen RKO dan
LPLPO ditemukan bahwa ketepatan perencanaan belum maksimal, masih ada obat
tertentu direncanakan berlebih dibandingkan dengan kebutuhan. Perencanaan
kebutuhan obat pada umumnya berdasarkan konsumsi tahun sebelumnya; (2)
Pengadaan perbekalan farmasi puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Utara dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang diusulkan puskesmas melalui
dokumen RKO (Rencana Kebutukan Obat). Dinas Kesehatan melakukan pengadaan
obat melalui e-purchasing berdasarkan e-catalogue, dan jika obat tidak ada di e
catalogue, maka dilakukan dengan metode lainnya pengadaan langsung dan tender;
dan (3) Pendistribusian obat dalam manajemen perbekalan farmasi puskesmas di
Kabupaten Bengkulu Utara sudah dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 4 kali dalam
setahun (triwulanan). Namun, terkadang pelaksanaannya belum tepat waktu,
walaupun sudah memiliki jadwal. Jenis dan Jumlah obat yang didstribusikan tidak
semuanya bisa di penuhi, tergantung pada stok yang ada di gudang farmasi.
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat
diberikan adalah: (1) Setiap puskesmas memiliki program pengobatan yang bisa
berbeda satu sama lainnya. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan hendaknya
mengakomodir semua rencana obat yang dibutuhkan oleh puskesmas untuk
mendukung layanan Kesehatan kepada masyarakat; (2) Pengadaan obat dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan sebagaimana usulan puskesmas. Peninjauan kembali
hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan usulan dan
data pemakaian yang benar- benar akurat dari tiap-tiap puskesmas.karena ini akan
mempengaruhi jenis dan jumlah obat yang akan dibeli; dan (3) Pendistribusian obat
di puskesmas hendaknya dibuat lebih tepat waktu, sehingga kekosongan obat di
puskesmas tidak terjadi. Untuk memudahkan pemantauan obat yang kosong ataupun
obat yang berlebih di puskesmas disarankan membuat suatu aplikasi atau sistem
inventory.